UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN, DINAS P2KB MELAKSANAKAN PENANDATANGANAN KESEPAHAMAN BERSAMA DENGAN FASILITAS KESEHATAN YANG ADA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

Berita

untuk membantu fasilitas kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan alat kontrasepsi / Keluarga Berencana di Kabupaten Sumba Tengah maka Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana melakukan kesepahaman bersama (MoU) dengan Fasilitas Kesehatan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah yaitu RSUD Waibakul, Klinik Pratama KARITAS, Puskesmas Umbu Riri, Puskesmas Malinjak, Puskesmas Wairasa, Puskemas Lawonda, Puskesmas Maradesa, Puksesmas Weeluri, Puskesmas Mananga, Puskesmas Pahar dan Puskesmas Lendiwacu.

Penandatanganan Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 di Kantor Dinas P2KB Kabupaten Sumba Tengah yang dihadiri oleh Para Pihak yang melakukan kesepahaman ini yaitu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bersama Pimpinan Fasilitas Kesehatan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Kesepahaman bersama ini memuat pasal pasal antara lain kerjasama pelayanan, tanggung jawab antara lain Dinas P2KB selaku PIHAK PERTAMAbertanggung jawab (a) melaksanakan promosi dan KIE kepada masyarakat; (b) memfasilitasi penggerakan peserta KB ke fasilitas kesehatan; (c) mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang diperuntukkan bagi Pasangan Usia Subur; (d) memfasilitasi penyediaan sarana penunjang pelayanan KB; (e) memfasilitasi peningkatan kapasitas bagi pelaksana pelayanan KB; (f) memfasilitasi sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB; dan (g) melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelayanan KB. Sedangkan Fasilitas Kesehatan selaku  PIHAK KEDUAbertanggung jawab (a) melaksanakan KIE dan konseling KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan; (b) menyediakan SDM yang kompeten dalam melaksanakan pelayanan KB; (c) memastikan ketersediaan ruangan dan sarana penunjang pelayanan KB; (d) memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan; (e) melaksanakan pelayanan KB; (f) mencatat dan melaporkan hasil pelayanan KB sesuai ketentuan yang berlaku; dan (g) melaksanakan evaluasi hasil pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.

Pada prinsipnya Kadis P2KB, Drs. Sofren U.S. Marisi mengatakan bahwa kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan yang ada, merupakan sinergitas antar lembaga baik Dinas P2KB Sumba Tengah maupun Fasilitas Kesehatan yang bermaksud untuk mewujudkan pelayanan KB yang lebih baik dan berkualitas. Penandatangan kesepahaman ini merupakan pembaharuan dari kesepahaman bersama sebelumnya antara Dinas P2KB dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah.

Secara operasional, kerjasama ini sudah lama dilakukan dalam bentuk kemitraan pelayanan KB, tetapi agar tercipta legalitas dalam pelayanan yang insidentil seperti pelayanan serentak atau bakti sosial (baksos) maka kesepahaman bersama ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pelayanan KB dalam kesepahaman bersama ini ditujukan bagi akseptor Pasangan Usia Subur (PUS) dengan 2 metode yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, Implan, MOW, MOP dan Non MKJP seperti Suntik, Pil dan Kondom.

Umbu Sawola, SP

Kepala Bidang Keluarga Berencana